Madura//MIMBAR-DEMOKRASI.COM
MADURA - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) berharap kepada pemerintah pusat khususnya presiden atau pihak yang berkaitan menteri perhubungan (Menhub) republik Indonesia untuk tidak mengaktifkan Reaktivasi Rel Kereta Api di pulau Madura Jawa timur.
Diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong reaktivasi jalur kereta api di Pulau Madura. Program itu termasuk dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan atau Gerbangkertosusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Jaringan rel KA di Pulau Madura merupakan peninggalan masa Hindia-Belanda yang dibangun oleh Madoera Stoomtram Maatschappij sejak 1897. Rel membentang sepanjang 225 kilometer dari Pelabuhan Kamal di ujung barat Madura di Kabupaten Bangkalan sampai Pelabuhan Kalianget di ujung timur di Kabupaten Sumenep. Prasarana ini tidak lagi digunakan sejak pendudukan Jepang kurun 1942-1945 karena pembongkaran sebagian jaringan rel untuk kebutuhan perang.
Jatim mendorong program reaktivasi itu masuk dalam salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2029. Reaktivasi memerlukan biaya besar, terutama dari pusat. Provinsi dan kabupaten/kota di Madura juga perlu berkontribusi nyata, termasuk menggandeng pihak ketiga atau penanam modal dari swasta.
Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menolak adanya Reaktivasi Rel Kereta Api di pulau Madura Jawa timur, lantaran rel kereta api yang sudah lama tidak berfungsi dijalur tersebut sudah ditempati/dipadati rumah para penduduk Kab.Sumenep, Kab.Pamekasan, Kab.Sampang dan untuk Bangkalan diantaranya daerah Kecamatan, Blega, Galis, Tanah Merah, Kwanyar, Labang, Kamal dan Socah Kabupaten Bangkalan.
Reaktivasi Rel Kereta Api tidak menutup kemungkinan akan mengganggu nasib masyarakat yang sudah bertahun tahun berumah tinggal diatasnya. Dan Reaktivasi tersebut pastinya penuh proses dan protes dari masyarakat. Apalagi Konon katanya bahwa Rel Kereta Api di pulau Madura Jawa timur merupakan peninggalan Hindia- Belanda.
Perlu diketahui bahwa negara Indonesia sudah merdeka sejak tahun 17 Agustus 1945. Jika Reaktivasi Rel Kereta Api diaktifkan kembali secara tidak langsung telah menghidupkan penjajah yang selama itu bersemayam di pulau Madura Jawa timur.
Kami rasa pemerintah tidak perlu mengaktifkan Reaktivasi Rel Kereta Api di pulau Madura Jawa timur karena pasti banyak modhorotnya daripada manfaatnya. Diantaranya seringkali terjadi kecelakaan gegara kereta api melintas yang dapat mematikan pengendara. Dan juga penduduk Madura sangat padat yang dipenuhi anak di bawah umur.
Sekali lagi kami berharap Agar Reaktivasi Rel Kereta Api di pulau Madura Jawa timur sebaiknya ditunda dan anggaran yang ada dialihkan atau difungsikan pada infrastruktur jalan raya yang selama ini dikeluhkan masyarakat Madura Jawa timur.
Jangan karena besarnya anggaran pihak oknum Oknum tidak bertanggung jawab mendukung atas pengajuan Reaktivasi Rel Kereta Api apalagi dimusin tahun politik. Karena diyakini Meski manfaatnya dinilai besar namun Modhorotnya tidak kalah besar.
Disarankan sebelum memikirkan Reaktivasi Rel Kereta Api di pulau Madura Jawa timur. Gubernur Jawa timur Khofifah Indar parawansa untuk segera menyelesaikan perbaikan infrastruktur area jembatan nasional Suramadu dan dibidang penerangan jalan raya yang kian memakan korban kecelakaan," Ungkap Aktivis KAKI, Kamis 23 Maret 2023.( Red )
