SURABAYA//MIMBAR-DEMOKRASI.COM
Surabaya, - Ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) dan Ormas Arek Suroboyo Bergerak ( ASB )turun lapangan dikarenakan kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia,NKRI Harga Mati,menindaklanjuti dengan adanya isu Nasional terkait Provinsi Papua yang ingin Merdeka dari Kesatuan Republik Indonesia dan adanya pelanggaran HAM yang ditujukan kepada TNI POLRI di Papua. Surabaya,Selasa ( 23/4/2024 ) siang hari di depan kantor Gedung Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya.
Dalam aksi damai tersebut, Ormas ASB dan LMP memberikan mawar melati kepada para pengguna sepeda motor maupun mobil yang melintas di depan Gedung Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya dengan memberikan pesan moral atas kecintaan terhadap NKRI.
Yusak Sinay sebagai ketua Laskar Merah Putih menyampaikan kepada awak media,aksi demo ini bersifat damai, penyampaian pendapat dengan cara santun," Ucap Yusak
"Pendapat atau orasi yang di sampaikan bersangkutan dengan mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) di Papua yang kami anggap sangat tidak adil".
"Kami menginginkan Komnasham melihat betul dengan keadaan yang saat ini di alami oleh pihak TNI POLRI dalam menghadapi keganasan dari speratis OPM"
"Banyak korban yang dilakukan oleh pihak OPM atau KKB yang dengan sadisnya menganiaya bahkan menghilangkan nyawa , diantaranya yaitu Driver Ojol ,Nakes ( tenaga kesehatan),pegawai penjual galon air serta banyak lagi masyarakat sipil lainnya dan tidak luput pula dari anggota TNI POLRI yang bertugas disana dalam menjaga keamanan di Papua."
Selanjutnya tuntutan dari Ormas ASB dan Ormas LMP adalah :
1. Membubarkan Komnasham
2. Meminta agar Pemerintahan Republik Indonesia dan Bapak Presiden Joko Widodo, untuk secara tegas menangkap dan mengadili para pelaku teror dan separatis termasuk mereka yang mendukung KKB.
3. Negara harus bisa memperbanyak anggota TNI POLRI di Papua dengan tujuan untuk memberantas habis KKB yang ada di Papua.
4. Mencabut beasiswa para mahasiswa Papua yang mendukung pergerakan KKB.
5.Bubarkan asrama Papua yang menjadi sarang doktrinasi separitis.
6.Polri harus bertindak tegas terhadap pendukung separatis.
7. Komnas HAM jangan cuma menerima laporan sebelah pihak, buka mata kalian para Komnas HAM,TNI POLRI yang bertugas di Papua juga punya keluarga, anak dan istri jangan kalian sudutkan TNI POLRI dengan HAM yang tidak jelas hukumnya.
Di dalam tempat yang sama,Diana ketua ASB berharap dan menginginkan Provinsi Papua jangan sampai lepas dari Kesatuan Republik Indonesia,karena perjuangan dari para pejuang terdahulu ini bukan perjuangan yang secara mudah dan ringan, mereka mempertaruhkan jiwa raganya demi keutuhan NKRI,"sambung Diana.
( Frdy )
